Gerakan kampanye pemberian ASI ekslusif selama enam bulan bagi bayi sedang digalakkan oleh berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa pemberian ASI ekslusif sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh bayi dan tumbuh kembangnya di masa depan.
Marginalisasi perempuan dalam proses politik dan tata pemerintahan secara langsung akan berpengaruh terhadap penyelesaian berbagai isu sentral perempuan, seperti masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan, serta rendahnya kemampuan SDM perempuan karena akses yang terbatas pada pendidikan dan pelatihan.
Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) atau sering disebut dengan MDGs, telah menetapkan target bahwa dalam rangka mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah perlunya menghilangkan ketimpangan gender disemua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.
Sebagian besar perempuan masih bekerja di sektor informal yang pada umumnya kurang diberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang memprihatinkan dan rentan akan kekerasan, serta pendapatan yang relatif rendah.
Komnas Perempuan menegaskan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual membutuhkan perlindungan hukum yang efektif dan yang tegas membedakan antara tindak kejahatan pidana dan hak serta kebebasan individual. Rancangan UU Pornografi bukanlah jawaban bagi kebutuhan ini karena na...Readmore
Berdasarkan data yang dikeluarkan Pusat Informasi dan Komunikasi Departemen Hukum dan HAM RI tindakan pidana trafficking tercatat korban terbanyak didominasi kaum perempuan yaitu sebanyak 89,7 persen. Sedangkan data berdasarkan umur, korban trafficking dewasa sebanyak 74,77 persen, anak-anak 25 pers...Readmore
Masalah anak yang tinggal di perkotaan kini kian memprihatinkan. Hal itu bisa kita lihat di sekitar kita seperti di Kota Bandung. Kota Bandung yang terus berkembang memberi konsekuensi terhadap pemenuhan hak anak. Lingkungan yang makin padat dan ramai mengakibatkan anak-anak makin kehilangan ruang y...Readmore
Berkenaan dengan akan berlangsungnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli Tahun 2009, Warga Negara Republik Indonesia, memiliki hak dan kewajiban untuk menjadi pemilih pada [ ... ]
Komnas Perempuan menegaskan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual membutuhkan perlindungan hukum yang efektif dan yang tegas membedakan antara tindak kejahatan pidana dan h [ ... ]
Masalah anak yang tinggal di perkotaan kini kian memprihatinkan. Hal itu bisa kita lihat di sekitar kita seperti di Kota Bandung. Kota Bandung yang terus berkembang memberi konsekuensi terhadap pemenu [ ... ]
Berkenaan dengan akan berlangsungnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli Tahun 2009, Warga Negara Republik Indonesia, memiliki hak dan kewajiban untuk menjadi pemilih pada [ ... ]
Notification of Consultancy Assignment Human Rights-Based Gender Equality Specialist
The Ministry of State Women’s Empowerment has received grant funding from UNIFEM to undertake program activities that strengthen the implementation of gender mainstreaming activities in order to achieve gender equality development priorities. A key result of the program is to adopt policies that promote and support gender equality through human rights-based approaches. A key objective within this program framework is to advocate and improve understanding of gender equality issues from a human rights-based perspective and to formulate policies and programs which support this approach in Indonesia. MoWE is seeking to engage the services of an experienced international consultant to carry out an assignment to carry out a literature review of the rights-based approach to gender equality and to draft a policy brief Advocating the rights-based approach to be used as an advocacy tool within Indonesia.
Qualifications/Criteria:
Familiar with the current context of decentralization and PEM reform in Indonesia
Knowledge of legal and regulatory processes and mechanisms in Indonesia
Expertise in gender equality issues internationally and familiarity with the Indonesian/Asian context
Experience in social policy analysis and formulation using a human rights perspective
Strong research and analytical skills
Demonstrated experience in conducting gender analysis
Excellent writing and communications skills
Fluent in English language; Bahasa Indonesia is an asset
Submissions:
Please submit a c.v. with covering letter expressing interest in the assignment and stating qualifications as listed above.
Process: * A short list will be developed based on responses to this notification and other notifications circulated
Deadline for submissions: date 21 April 2009 until 12.00 pm
Procurement Committee, Ministry Of Woman Empowerment Medan Merdeka Barat Street, 15, Jakarta, 10110 Indonesia
Undang-Undang Tentang Pornografi
