Jika ditanyakan kepada kita, layanan publik mana yang paling memuaskan, kira-kira jawaban yang akan kita terima seperti apa? Lebih spesifik lagi, sudah adakah layanan publik yang betul-betul memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki secara seimbang. Pernyataan Bu Yoyoh pada contoh yang disajikan, dapat ditemui di berbagai tempat. Sebagai sebuah negara yang besar, sudah sepatutnya pemerintah perlu mengembangkan layanan publik yang mengakomodasi kebutuhan gender secara adil dan setara. Kesenjangan gender dalam pelayanan publik tampak misalnya pada terbatasnya ruang untuk Ibu dan Anak di tempat umum, akses ke sumber-sumber modal yang bias gender (mengutamakan salah satu pihak), dan belum teraksesnya pendidikan WAJAR 9 tahun oleh segenap penduduk. Penyelenggaraan sistem desentralisasi pemerintahan yang diharapkan "mendekatkan"layanan ke masyarakat belum dapat terwujud dalam lima tahun ini. Hal ini disebabkan antara lain karena belum semua pimpinan pemeritahan daerah memahami konsep gender, bahkan ada sebagian yang belum mengertiPengarusutamaan Gender. Gender diartikan tak lebih dari wanita, dan akibatnya ketika ada undangan membahas gpersoalan gender dan perumusan kebijakan, yang dikirim umumnya staf perempuan. Oleh karenanya, untuk mengembangkan layanan berperspektif gender, para pihak perlu memahami "konsep gender" kebutuhan gender praktis, kebutuhan gender strategis, berbagai model analisis gender, dan prinsip-prinsip pelayanan prima bagi imasyarakat. Ketika para pemimpin tak mengerti kebutuhan pengikutnya, dan tak dapat menyusun program pembangunan (pelayanan publik) yang mengakomodasi kebutuhan gender,
dapat dipastikan sokongan pengikut melemah, muncul ketidakpuasan, dan situasi menjadi chaos, sulit membangun, dan akhirnya sendi-sendi pemerintahan terpuruk. Untuk itu, advokasi kepada pemegang kebijakan dapat dikembangkan melalui forum-forum formal dan informal membahas strategi pembangunan berwawasan gender, dan pemegang kebijakan mengetahuikan cara memperoleh data dan mmenganalisis kebutuhan gender secaa komprehensif dalam struktur sosial masyarakat tertentu. Bebberapa contoh layanan publik yang sudah mengakomodasi kebutuhan gender misalnya di Kabupaten Wonosobo, Kab Sidoarjo (Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan Sragen (dari segi efektifitas dan efisiensi). Kiat-kiat apa yang dapat kita lakukan untuk mendorong perubahan? Oya PSW Univ Jambi dan PSW Univ Negeri Manado bagaimana apakah forumnya sudah mulai aktif, mari kita isi forum ini dengan sumbang ide-pemikiran-langkah kongkrit bagi kemajuan perempuan Indonesia, apalagi 22 Des 2008 ini hari Ibu. Jika bukan kita siapa lagi, kami tunggu diskusinya, agar lebih meriah, Bu Yoce di Bandung, Ibu Keppi di Malang, Ibu Anik di Yogya, Ibu Ina Hunga di Salatiga -- semoga sukses seminarnya, saya sangat menyesal tak bisa hadir di forum ts, Ibu Justiana, Ibu Mamiek di Undip, Ibu Dedah - UIN, Ibu Hayati, Ibu Desi dan pegiat kajian wanita dan pejuang keadilan dan kesetaraan dari di PTN/PTA. kami tetap mengharapkan keikutsertaan rekan-rekan semua. Salam dari Koord. Forum se Jawa (Siti Amanah)