Tgl 26nov yg lalu saya bersyukur berkesempatan datang ke suatu desa di Bogor, sehingga bisa melihat langsung apa yang sempat tidak terbayangkan bagi saya sebelumnya. Perempuan dan anak di desa itu sangat minim aksesnya terhadap layanan publik pendidikan, kesehatan dan sumber-sumber ekonomi. Kades menyebut hampir 900 perempuan di desa masih buta hurup, tidak ada puskesmas pembantu, tidak ada tenaga medis dokter dan bidan yang tinggal di desa, peluang kerja dan usaha sangat terbatas bagi para perempuan. Di desa hanya ada SD, SMP terdekat di kecamatan, SMA terdekat lebih 20 km, puskesmas terdekat 14 km, rumah sakit 20 km. Bisa dibayangkan kehidupan mereka selama ini?
Koordinasi multi pihak menjadi penting dan krusial pada kasus seperti ini. Saya mengajak para pemerhati dan peduli perempuan dan anak untuk sensitif pada hal-hal seperti ini.
Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan diskusi kita di forum ini.

Fakta yang dikemukakan oleh Ibu Yoyoh menunjukkan kurangnya layanan publik baik secara ketersediaan maupun akses. Ini di Bogor, 45 KM dari Ibu Kota. Bagaimana dengan daerah yang lebih jauh dari Ibu Kota? Mungkin Bu Yoyoh bisa sharing lebih banyak dari pengalaman penelitian beliau di daerah lain. Terima kasih Bu Yoyoh.

Ketersediaan dan akses layanan publik bagi perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang pelik hingga saat ini. Jika kita berkunjung ke berbagai daerah masih banyak bisa kita jumpai perempuan dan anak yang tidak pernah bersekolah dan tidak bisa mendapat layanan kesehatan yang baik. NAD sbg bekas daerah konflik dan korban tsunami masih menyimpan banyak PR untuk penanganan warga buta aksara dan penyediaan layanan kesehatan; Nias sbg daerah korban gempa&tsunami juga bermasalah karena lambatnya penanganan; daerah perbatasan (boarding area) spt di Sambas sangat banyak masalah terutama layanan pendidikan dan kesehatan; di wil.Jawa bahkan Bogor, NTT,hingga Papua masih banyak dijumpai perempuan dan anak yang belum tersentuh layanan publik (pendidikan dan kesehatan). Apakah ini disebabkan kekurangan tenaga pengajar dan tenaga medik atau karena mekanisme penempatannya yang perlu ditinjau kembali atau karena tenaga-tenaga tersebut yang tidak bersedia ditempatka di daerah-daerah yang dianggap "sulit". Ini sepatutnya menjadi keprihatinan kita bersama.Terima kasih.