Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang mengikuti mekanisme perencana pembangunan. Selanjutnya, dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi telah menyelenggarakan Rapat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Ratek PPRG) 2010 pada tanggal 26-28 Juli 2010 di Hotel Horison, Bekasi.

Kegiatan ini dihadiri 125 orang dari Kementerian/Lembaga dan peserta daerah yang terdiri dari Unit Pemberdayaan Perempuan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat Wilayah Propinsi, Biro Keuangan Daerah dan Pusat Studi Wanita/Gender yang diharapkan dapat bekerja secara efektif apabila mampu melakukan fungsi koordinasi (advokasi, sosialisasi, penguatan kapasitas dan pendampingan) untuk mengawal pengimplementasian anggaran responsif gender di masing-masing SKPD.

Ratek PPRG 2010 yang bertemakan “Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah”, diisi dengan kuliah umum oleh para narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pakar Gender dan Anak, dan pengalaman dalam pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Selatan serta diskusi kelompok terarah.

Adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan untuk ditindaklanjuti ke depan sebagai hasil Ratek PPRG 2010 antara lain adalah Penguatan Legalitas Pelaksanaan PPRG di Daerah melalui pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang PPRG dan Mekanisme dan Langkah-Langkah Penguatan Jejaring melalui tersedianya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kebijakan PPRG, penguatan jejaring kelembagaan PUG serta sistem informasi pendataan dan peningkatan partisipasi masyarakat.